permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. . permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

 
permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa  Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1

bahwa Peraturan Desa Jemaras Kidul Nomor 03 Tahun 2002 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. Dalam ketentuan Pasal 5 angka 1 Permendagri No. NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 13 Agustus, 2023 07:13 Sumber Informasi yang Menginspirasi`4 Pasal6 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksuddalamPasal2tercantumdalamLampiranyangmerupakanbagiantidak. Adanya regulasi mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah yang mengatur tahapan-tahapan dalam. UU No. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kab Temanggung No 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda No 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara. Reject. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. 60 Tahun 2014 7. December 26, 2019 admin Comments (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa tidak boleh sembarangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, terdapat ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Dalam Negeri Nomor 83. Normalnya, berdasarkan pengalaman kami melakukan monitoring pada sobat desa, mutasi perangkat desa ini bisa terjadi karena beberapa alasan. pdf - Google Drive. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 8. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini hanya terdiri dari 2. Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa , maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Ta hun 2015 tentang Perangkat Desa perlu untuk dilakukan penyesuaian; b. TENTANG DATABASE PERATURAN. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA . 67 Tahun 2017 yang intinya adalah untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian. Pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhenti. 67 Tahun 2017 yang intinya adalah untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar lebih tertib. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. ublik Indonesia Tahun 2016. Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 14 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Persyaratan Khusus Menjadi Perangkat Desa2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 6. 83 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN. Selanjutnya, Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari. Permendagri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. UU No. Pada tahun 2015 pula, pemerintah kemudian mengatur tentang bagaimana pengelolaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang kemudian diperbaharui pada tahun 2017 melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan. 6 Tahun 2014; UU No. Definisi SOTK Pemdes. Permendagri Nomor 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Permendagri Nomor 84/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Permendagri Nomor 67/2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;. Sebelum lebih lanjut membahas tentang pengangkatan Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa, kita perlu ketahui dulu mengenai Penjabat Kepala Desa. Desa Indralayang. 2016. View More. dalam PERDA ini diatur mengenai pengangkatan perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 05 Januari 2016. c. Permendagri No. Lebih lanjut mengenai Permendagri 82 Tahun 2015 silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini:. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Dasar Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU. NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Permendagri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71, PP 43 Tahun 2014. permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa: 28 januari 2023 | 186 kali: apdesi: hanya 15 persen kepala desa yang ingin perpanjangan jabatan 9 tahun: 05 februari 2022 | 6. Dalam UU desa nomor 6 tahun 2014 pasal 50 persyaratan umum menjadi perangkat desa adala : Baca Juga. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. 67 TH 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESAPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015”) juga mengatur mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai berikut yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam PP 43/2014 sebagaimana telah diubah. 83 Tahun 2015 8. Loncat ke konten. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 diubah. NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Baca selengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut. Silahkan beritahu Kami dengan meninggalkan jejak digital Anda. Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Permendagri No. ABSTRAK: Perangkat Desa merupakan salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. 4 Kali Pj. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Mendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya dan terisinya. View Details Info Desa – Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. Memahami surat rekomendasi Camat mengenai Pemberhentian dan. Email. 17 Tahun 2015; Permendagri No. 114 TH 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA. Saya berharap artikel yang berisi kumpulan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ini dapat bermanfaat untuk Sobat Desa. Untuk itu dipandang perlu adanya perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian Perangkat Desa. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa: 82: 2015: download: peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian. NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Permendagri No 66 Tahun 2017 tentang perubahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);. Namun dengan catatan, harus melakukan konsultasi dengan Camat. 1. 1 TH 2016 TENTANG PENGELOLAAN. 8. PERMENDAGRI NO. Peraturan Perundang-undangan. Selain itu ada mekanisme dan prosedur yang harus ditaati dan tidak boleh dikesampingkan. 05-2017 ttg SOTK Pemerintahan Desa Semanu. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 82 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Ditetapkan tanggal: 31 Desember 2015: Diundangkan tanggal: 5 Januari 2016: Berlaku tanggal: 5 Januari 2016: Nomor BN: 5 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Pemberhentian Perangkat Desa dapat bersifat sementara atau permanen dengan mekanisme dan tata cara yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. perubahan status Desa dan Desa Adat. Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi syarat umum dan khusus. ABSTRAK: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan. 2016. Nomor. 45. tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 4); 10. 3 Tahun 2003 3. Hal ini pun, akan berimbas kepada revisi peraturan turunannya seperti PP 11 tentang Manajeman PNS, dan permendagri no 67 tahun 2017 tentang Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu adanya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang. Dasar hukum pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian. PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Temukan Kami di Facebook Pemerintah Desa Statistik Desa. Pasal 3 (1) Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten /Kota. ombudsman. Peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon di kabupaten Pesisir Barat. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12). Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa SALINAN. Unsur Staf Perangkat. Bandung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah. Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desabahwa dengan berlakunya permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta adanya putusan ma nomor 14p/hum/2018, maka perda nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa perlu diubah; pasal 18 uud 1945; uu 12/1950; uu. ABSTRAK: a. Next PERMENDAGRI NO. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI. Ditetapkan Tanggal. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa [Berita Negara Rep. Pasal 4. ABSTRAK: Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11, Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah. PERMENDAGRI No. Namun yang pasti, semua proses pemberhentian atau pengangkatan perangkat berdasarkan Undang-Undang. Download. Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Awal 2024 nanti, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan genap berusia satu dekade. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah. T. . BLOGSPOT. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Perundang-undangan. Website Resmi Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko MukoPengaturan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) tahun; b. Bupati Probolinggo tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo. 67 TH 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut: Pasal 1 1. Selanjutnya dalam pemberhentian perangkat desa telah disebutkan pada Pasal 53 yang di mana perangkat Desa. Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengatur tata cara penjaringan, penyaringan dan pengangkatan perangkat desa; b. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan. Untuk itu dipandang perlu adanya perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 33 Kali Musyawarah Desa, Pembahasan dan Penetapan RPJMDesa. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. Lalu, apakah ini sah atau justru melanggar aturan? Undang. Sebab perkara terkait perangkat desa dinilai “salah kamar” oleh MK. PERMENDAGRI NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014: 10 Februari 2022 |. Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,perangkat desa diangkat dari warga desa yang. [7] Jadi, meskipun berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa, ia dapat melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 7. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Permendagri: 86: 2017:Ironi Pelayanan Desa dan Kerentanan Perangkat Desa. Berikut ini adalah kumpulan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Desa terbaru--> SEARCH FASTER; PESAN FILE;. . 67 Tahun 2017 principle intinya adalah untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar lebih tertib. share on FB; Tweet; Komentar atas PERMENDAGRI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN. Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Judul. Melihat hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong meminta para kades baru dapat mengikuti regulasi yang ada. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja. melaksanakan Permendagri No. Tentang; Permendagri: 07: 2007: Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Permendagri: 12: 2007: Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan: Permendagri: 52:. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA. Permendagri No 66 Tahun 2017 adalah aturan yang mengubah tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Selengkapnya: Donwload Peraturan. View Detailsketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Login; Tema Jenis. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanDasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. Pasal 61 PP 43/2014 [3] Pasal. Download Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. 10. 2015 . Beri. View Details Silahkan download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 melalui link di bawah ini: Download PDF. Aturan Hukum Pemberhentian Perangkat Desa dapat dilihat pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri ini kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo pada tanggal 2 Agustus 2017. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang. PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO, a. Ketentuan Penutup. TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAMPAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan. ABSTRAK: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh sebab itu penulis dengan besar hati dan tangan terbuka menerima Contoh lainnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Perda Indragiri 4/2015”). Warga Negara Indonesia; b.